Entah atas dasar apa aturan atau kebijakan tersebut di buat oleh pihak dinas terkait, apakah untuk proyek, atau murni bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara indonesia ini, atau memang timbul berdasarkan hasad kepada guru yang telah memiliki beberapa kelebihan di bandingkan pegawai yang lain. Kalau hal ini dipertanyakan tentulah akan dijawab untuk meningkatkan mutu pendidikan. tetapi seharusnya setiap kebijakan yang dibuat harus mendapatkan dukungan dan keuntungan dari semua pihak. sekiranya kebijakan ini membawa keuntungan bagi proyek si pembuat kebijakan, tentu guru dan siswapun harus mendapatkan keuntungan juga, agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan lancar.
Tetapi seperti yang kita ketahui, banyak guru bahkan semua guru mengeluhkan dengan kebijakan yang dibuat ini. selain memakan waktu dan tenaga guru, ternyata kalau di praktekan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. tentu keluhan ini berdampak dengan kinerja guru yang ujung-ujungnya berdampak penurunan mutu pendidikan di indonesia. Kalau aturannya sebatas dalam pembatasan materi pelajaran dalam setiap tingkatnya mungkin itu tidak masalah, bahkan memang harus di batasi setiap matari per tiap tingkatnya mengingat kondisi dari usia si pelajar.
Okelah kalau kebijakan tersebut harus mengorbankan beberapa pihak seperti guru, maka kebijakan tersebut wajib membawa bukti bahwa kebijakkan tersebut memang cara yang paling jitu dalam meningkatkan mutu pendidikan di indonesia. Misalkan di adakan perbandingan antara sekolah dengan penerapan kebijakan tersebut secara penuh dengan sekolah yang fungsi gurunya hanya mengajar sesuai dengan batasan materi yang di berikan. tetapai hal ini tidak pernah di lakukan, hanya main paksa dalam menerapkan kebijakan ini.
sumber :.......com