Duh! SBY Frustrasi Hadapi Korupsi | Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terus terang mengaku frustrasi menghadapi masalah korupsi di pemerintahannya. Apalagi, Survei Transparency International Indonesia juga menyatakan Indonesia masih belum bisa keluar dari korupsi yang mengakar.
Keadaan ini pun dirasa berat bagi SBY. Bahkan, dalam sejarah Indonesia, baru di Pemerintahan SBY ada menteri mundur karena kasus korupsi, yakni Menpora Andi Mallarangeng.
"Kadang-kadang saya pun merasa frustrasi dalam memberantas korupsi," kata SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAMm di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).
Tetapi, SBY melanjutkan, bangsa ini jangan sampai putus asa dan patah semangat. "Mari kita lanjutkan perjuangan dan kerja keras kita, tidak lunak. Insya Allah ada jalan di masa depan," harapnya.
SBY juga mengajak segenap bangsa untuk tetap optimistis dalam memberantas korupsi. Realistis bahwa memberantas korupsi, di negara mana pun, memerlukan waktu panjang.
"Tidak ada alasan untuk kita tidak yakin diri. Tujuan itu (bebas dari korupsi) akan kita capai," kata dia.
Presiden mengajak segenap rakyat bersama-sama membangun masa depan yang bersih dan bebas dari korupsi. "Kebebasan dan HAM makin maju, tetapi masih dalam bingkai ketakutan dan kepatuhan hukum," ia melanjutkan.
Kepala Negara juga meminta KPK menjelaskan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan bukan. Penjelasan ini penting agar pejabat negara tidak ragu dalam memutuskan sebuah pekerjaan.
"Yang diperlukan penyelenggara negara itu adalah penjelasan aturan yang jelas sehingga semua pejabat paham mana yang dikategorikan korupsi, mana yang bukan," katanya.
Selain penindakan, sektor pencegahan juga tidak kalah penting dalam melawan korupsi. Salah satu poin yang ingin ditekankan SBY adalah soal kategorisasi korupsi. "Jelaskan kepada mereka, mana yang boleh dan tidak boleh. Mana yang korupsi mana bukan. Mana kebijakan, mana bukan. Jangan kita hidup di dalam ketakutan," tegas SBY.
Presiden juga berharap jangan ada kekuatan politik yang hendak masuk ke ranah hukum. Begitu juga para penegak hukum agar tidak mengurusi persoalan politik.
Publik juga, lanjut SBY, perlu diberi penjelasan mengenai persoalan hukum yang tengah diusut. Supaya masyarakat tidak bingung dengan duduk perkaranya. "Hukum harus memenuhi rasa keadilan. Jangan berjarak. Kita kejar keadilan sejati," tandasnya.
Jangan Jadi Pemimpin
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mengetahui jika di dalam lembaganya terjadi tindak pidana korupsi. Jika tidak tahu terjadi korupsi oleh anak buahnya, sebaiknya tidak jadi pemimpin.
"Oleh karena itu pemimpin dituntut harus cerdas. Kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah memimpin," ujar Samad sebagai tanggapan tas pidato presiden.
Samad mengatakan, ketidaktahuan pemimpin akan terjadinya tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana itu sendiri.
"Bahwa ada ketidaktahuan tapi bukan berarti ketidaktahuan itu menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena dalam teori hukum pidana ketidaktahuan bukan berarti menghapusknan pertanggungjawaban hukum pidananya," jelasnya. (Sumber)
"Kadang-kadang saya pun merasa frustrasi dalam memberantas korupsi," kata SBY dalam peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAMm di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12).
Tetapi, SBY melanjutkan, bangsa ini jangan sampai putus asa dan patah semangat. "Mari kita lanjutkan perjuangan dan kerja keras kita, tidak lunak. Insya Allah ada jalan di masa depan," harapnya.
SBY juga mengajak segenap bangsa untuk tetap optimistis dalam memberantas korupsi. Realistis bahwa memberantas korupsi, di negara mana pun, memerlukan waktu panjang.
"Tidak ada alasan untuk kita tidak yakin diri. Tujuan itu (bebas dari korupsi) akan kita capai," kata dia.
Presiden mengajak segenap rakyat bersama-sama membangun masa depan yang bersih dan bebas dari korupsi. "Kebebasan dan HAM makin maju, tetapi masih dalam bingkai ketakutan dan kepatuhan hukum," ia melanjutkan.
Kepala Negara juga meminta KPK menjelaskan tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai korupsi dan bukan. Penjelasan ini penting agar pejabat negara tidak ragu dalam memutuskan sebuah pekerjaan.
"Yang diperlukan penyelenggara negara itu adalah penjelasan aturan yang jelas sehingga semua pejabat paham mana yang dikategorikan korupsi, mana yang bukan," katanya.
Selain penindakan, sektor pencegahan juga tidak kalah penting dalam melawan korupsi. Salah satu poin yang ingin ditekankan SBY adalah soal kategorisasi korupsi. "Jelaskan kepada mereka, mana yang boleh dan tidak boleh. Mana yang korupsi mana bukan. Mana kebijakan, mana bukan. Jangan kita hidup di dalam ketakutan," tegas SBY.
Presiden juga berharap jangan ada kekuatan politik yang hendak masuk ke ranah hukum. Begitu juga para penegak hukum agar tidak mengurusi persoalan politik.
Publik juga, lanjut SBY, perlu diberi penjelasan mengenai persoalan hukum yang tengah diusut. Supaya masyarakat tidak bingung dengan duduk perkaranya. "Hukum harus memenuhi rasa keadilan. Jangan berjarak. Kita kejar keadilan sejati," tandasnya.
Jangan Jadi Pemimpin
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mengetahui jika di dalam lembaganya terjadi tindak pidana korupsi. Jika tidak tahu terjadi korupsi oleh anak buahnya, sebaiknya tidak jadi pemimpin.
"Oleh karena itu pemimpin dituntut harus cerdas. Kalau ada pemimpin mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah memimpin," ujar Samad sebagai tanggapan tas pidato presiden.
Samad mengatakan, ketidaktahuan pemimpin akan terjadinya tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana itu sendiri.
"Bahwa ada ketidaktahuan tapi bukan berarti ketidaktahuan itu menghapuskan pertanggungjawaban pidana, karena dalam teori hukum pidana ketidaktahuan bukan berarti menghapusknan pertanggungjawaban hukum pidananya," jelasnya. (Sumber)